Administrasi Dispendukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

Kabupaten Sukoharjo

  • Profil

Alamat : Jl. Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo

Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593178

Fax. (0271) 592519, 593178

SMS / WA 081 232 457 713

Website : www.dispendukcapil.sukoharjokab.go.id

Layanan Adminduk Online : http://pelayanan-dispendukcapil.sukoharjokab.go.id/pelayanan

Email : dispendukcapil@sukoharjokab.go.id

Twitter : @dukcapilskh

 

  • Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri : Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan;
  10. Perturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dan diperbaruhi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk.

 

  • Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

      Ketentuan Umum

  1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  5. Data Kependudukan adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  6. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  7. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  8. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  9. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
  12. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  13. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  14. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
  • Tujuan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah :
  1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;
  2. Perlindungan status hak sipil penduduk;
  3. Mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

 

  • Kegunaan Akta Pencatatan Sipil
  1. Akta Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan, berguna bagi pemerintas dan bagi yang bersangkutan, antara lain :
    1. Untuk memberikan keputusan status dan kependudukan hukum seseorang, karena akta pencatatan sipil merupakan alat bukti yang sah dan otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat di depan hukum.
    2. Untuk menunjang terwujudnya tertib adminitrasi kependudukan, yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan.
    3. Untuk pengawasan dan pengendalian penduduk misalnya mencegah terjadinya pemalsuan umur dan data pribadi lainnya.
  2. Kegunaan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan (anak, oran tua), yaitu untuk keperluan :
    1. Masuk Sekolah
    2. Melamar pekerjaan
    3. Mengurus paspor
    4. Melangsungkan perkawinan
    5. (persyaratan administrasi)
    6. Menentukan pembagian harta waris
    7. Mengurus kewarganegaraan
    8. Memberikan kepastian status dan kedudukan
    9. Hukum keperdataan seseorang
    10. Sebagai alat bukti yang sah atas peristiwa hukum.

sumber : Booklet Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Link Tekait